Arah Kebijakan Aceh Barat

Posted by obet on May 28, 2008

Paskah tsunami dan konflik di Aceh, Aceh Barat merupakan salah satu daerah yang dilanda tsunami terparah dan juga konflik seperti daerah aceh lainnya. Hal ini berdampak pada perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat Aceh Barat, baik di pesisir maupun di pedalaman.

Tahun 2006 aceh barat telah berhasil melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpinnya (Raja), seperti daerah aceh lainnya. Pemimpin yang terpilih ini merupakan calon independen dimana semua warga aceh barat menggantungkan harapan kepada pemerintahnya untuk mampu membawa aceh barat lebih maju dalam segala bidang.

Setelah hampir setahun masa kepemimpinan raja baru, kita belum melihat perubahan yang terjadi secara signifikan, baik dibidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Hal itu patut dipertanyakan kenapa hal itu terjadi. Apakah raja ini tidak mampu untuk menjalankan kebijakan yang direncanakannya atau malah raja bingung untuk menentukan arah kebijakannya untuk daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Selama ini yang kita lihat, perubahan yang terjadi karena ada Lembaga asing yang bekerja di wilayah tsunami dan konflik, sementara pemerintah sendiri belum menampakkan perubahan yang berarti.

Terkait hal diatas, banyak opini yang berkembang dimasyarakat, baik di warung kopi maupun tempat-tempat berkumpul lainnya. Diantarannya masyarakat meragukan kemampuan kepemimpinan sang raja, baik secara pendidikan formal maupun pengalaman di organisasi. Kemudian masyarakat juga tidak mengetahui kemana aceh barat ini akan dibawa, apakah kearah yang lebih baik atau lebih buruk dari kepemimpinan raja-raja yang lalu.

Nah…mengapa rakyat memilih mereka??? itulah demokrasi… tidak selamanya demokrasi itu benar sesuai dengan harapan masyarakat.  Namun kita jadi serba salah haruskan kita kembali ke zaman kerajaan? dimana kekuasaan terjadi secara turun temurun dari garis keturunan. Yang jelas rakyat masih tetap belum makmur, rakyat masih tetap kesulitan dalam menjalankan usahanya. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM, rakyat akan semakin menjerit…

Ada pandangan lain dimasyarakat yang menyatakan bahwa, eksekutif bingung mengalokasikan dana dalam RAPBK. karena PAD yang minim dan kebutuhan yang besar. Ditambah lagi Pemkab tidak mempunyai rencana atau blue print yang jelas (konkrit) atau memang tidak sama sekali mampu untuk membuat perencanaan daerahnya. sehingga aceh barat ini seperti kapal yang tidak punya haluan, bahkan tidak tahu pelabuhan mana yang akan di sandarnya.

Pernahkan anda mendengar lagu “disini senang.. disana senang.. dimana-mana hatiku senang…terserah merekalah mau membangun dimana.. yang penting mereka senang….

Imbasnya adalah masyarakat, merasa kecewa dengan pilihannya. Bukan hanya kepada sang raja tapi juga kepada orang-orang yang terhormat yang duduk di kursi DPRK Aceh Barat. Yang pahitnya lagi adalah untuk membahas RABPK Aceh barat saja sudah terlambat, karena ada ketegangan dalam mengusulkan tunjangan rumah…. he he..he .. apakah orang-orang terhormat di DPRK itu tidak punya rumah??? sehingga harus diusulkan biaya sewa rumah???? apakah mereka sadar bahwa biaya yang diperoleh itu adalah biaya dari nyak-nyak yang berjualan di kaki lima, terkadang ditendang oleh Satpol PP, terkadang dagangannya digusur tetapi uang retribusi terus diambil demi untuk membiayai sewa rumah bapak-bapak dewan yang tehormat.

Ada opini yang lebih menusuk hati kita, yaitu masyarakat beranggapan bahwa raja dinaikkan oleh sekelompok orang melalui formasi calon independen yang notabene adalah pelaku-pelaku yang ingin Aceh lebih baik jika di pimpin oleh mereka. Namun pada kenyataannya para pengusung calon raja tersebut terlebih dahulu menuntut kemakmuran pribadinya, sang raja tak dapat begitu saja menolak keinginan para pendukung setianya. karena terkait hutang budi, sehingga dia sang raja tidak mampu untuk berbicara tegas, lantang untuk menunjuk arah kebijakannya. perlu adanya pertimbangan yang mendalam terhadap aspek hutang budi dan senioritas dalam kalangannya. meski sang raja maju dari poros independen, namun tak berarti independen dalam memimpin kemudiannya.

Ada banyak opini yang berkembang dikalangan masyarakat Aceh Barat, tergantung dari sisi mana mereka melihat dan menilai. Namun tidak di nafikan juga bahwa, Pemkab sudah membuka layanan satu pintu pengurusan izin dan layanan pengaduan apapun melalui SMS. Ini mungkin menjadi hal baru di Aceh Barat yang patut di sampaikan kepada pembaca.